Horizon Hukum yang Lebih Lapang untuk Masyarakat Kendeng yang Mencari Keadilan Lingkungan

Click here for the article in English version.

A. Introduksi

Artikel ini memberi pilihan pilihan bagi komunitas lokal di Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah untuk memperluas kampanye mereka untuk menuntut hak-hak hukum dan lingkungan berdasarkan pengalaman di manca negara. Setelah menunjukkan latarbelakng dari pabrik semen di komunitas mereka, watak dari ekstraksi semen, pola and resiko pertanggungjawaban industri semen, dan solusi di tempat lain, artikel ini memperlihatkan area yang mungkin untuk kampanye lingkungan. Di akhir diskusi, artikel ini berharap memperbaiki aspek dan sudut pandang kampanye lingkungan bukan hanya untuk korban pabrik semen tapi juga korban industri ekstraktif lain yang terkenal karena kerusakan lingkungan yang tidak berkelanjutan.

Satu-satunya pertanyaan yang dilontarkan artikel ini adalah “apa saja jalan bagi korban atau penuntut pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lain untuk menetapkan perusahaan internasional sebagai penanggung jawab atas plenaggaran yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan mereka di dunia ketiga?” Perusahaan perusahaan milik negara dan dari mancanegara merencanakan kegiatan ekstraksi untuk produksi semen di beberapa kecamatan di satu dari lima kota utama di Pegunungan Kendeng (kota Blora, Rembang, Grobogan, Pati dan Kudus). Pertanyaan lain tentang cara untuk memobilisasi pengadilan pengadilan lokal sebagai pembela lingkungan dan hak asasi manusia tidak didiskusikan di artikel pendek ini.

Artikel ini dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama akan menjelaskan latarbelakang komunitas petani di Kendeng dan pabrik semen. Bagian kedua akan menunjukkan watak dari industri semen. Bagian ketiga membeberkan pola resiko pelanggaran hak asasi manusia dan pertanggungjawaban dari perusahaan semen sekaligus solusi solusi yang sudah dicoba di tempat lain. Bagian keempat akan menjelaskan horizon hukum untuk hak hak hukum dan hak asasi manusia dalam kampanye pro-lingkungan di Pegunungan Kendeng.

B. Watak Produksi Semen

Aspek paling strategis tapi paling tidak diketahui dalam produksi semen adalah “water footprint” (jejak pemakaian air) atau kalkulasi pemakaian total air di semua tahap produksi semen, yang biasanya penting untuk menilai keberlanjutan pabrik semen di wilayah-wilayah kering. Dengan memakai model yang disebut Life Cycle Assessment yang dibuat oleh Jeswani dan Azapagic (2011), Hosseinian dan Nezamoleslasmi (2017) menghitung “Water Footprint” sebuat pabrik semen di wilayah barat Iran dengan tingkat produksi 1,7 juta ton semen per tahun. Penelitian ini menemukan Water Footprint total pabrik ini sebanyak 3,164 juga meter kubik (air) di 2016 (dengan intensitas pemakaian air sebanyak 2,126 meter kubik air per ton semen yang dibuat) [1]  atau mengindikasikan resiko tinggi keberlanjutan industri semen di wilayah kering.

Penemuan ini membuktikan tingginya resiko keberlanjutan industri semen di wilayah kering seperti Iran (Hosseinian and Nezamoleslami, 2017, hal. 23). Sebagai ilustrasi, kebutuhan sebanyak 2.300 meter kubik air sehari oleh satu pabrik semen di sebuah kota sama dengan menghabiskan kebutuhan air untuk 15.000-20.000 penduduk kota itu sehari (Chegreghni 2004). Dengan perhitungan sederhana, pabrik semen di Iran ini (dengan kebutuhan 9.901 meter kubik air per hari) akan menghisap sumber air setara dengan kebutuhan harian 64.000 sampai 86.000 penduduk kota di dekatnya.

Kerusakan dobel dari produksi semen di pegunungan karst yang ringkih seperti Pegunungan Kendeng terjadi ketika pabrik semen menyedot air yang disimpan oleh sistem reservasi alami ini sekaligus menghancurkan bahan-bahan pembuat sistem reservasi alamnya.

Partikel paling berbahaya yang dilemparkan begitu saja oleh pabrik semen ke udara terbuka adalah merkuri (Hg) yang dikenal sebagai “racun syaraf”. Kalau dilepaskan di udara bebas, merkuri logam akan menimbulkan gejala seperti gemetar, perubahan emosi (rasa penasaran, rasa malu berlebihan, mudah tersinggung), insomnia (susah tidur), perubahan otot (lemah, kedutan), pusing, gangguan sensasi, gangguan dalam respons syaraf, kegagalan melalui tes-tes fungsi mental (terpapar secara akut bias membawa gagal ginjal, masalah pernafasan, dan kematian) (https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury). Penelitian oleh Jong and Tai (2012) menghitung emisi merkuri dari pabrik semen di Korea dengan mengukur konsentrasi merkuri dalam gas gas buang dari cerobong pabrik semen. Total emisi merkuri per tahun yang langsung dibuang ke udara terbuka di 2012 oleh industri semen adalah sebanyak 1,71 ton dengan sekitar 1,17-1,53 ton (atau 68-69 persen dari semua emisi) dilepas langsung ke lingkungan (Jong dan Tai 2012).

Racun yang kurang dilaporkan dan diketahui yang dilepaskan pabrik semen adalah efek radiologi (radium-226, thorium-232, dan potassium-40 di bahan semen). Penelitian oleh El-Taher et al. (2010) di Mesir menemukan level aman radiasi (dari 25 bahan pembuat semen) di bawah ambang aman 370 Bq per kg. [2] Bahaya radiologis yang rendah ini tetap saja sangat penting dari sudut pandang untuk memilih bahan bahan paling patut dalam produksi sement (El-Taher et al. 2010).

Hak-hak yang dilanggar oleh industri ekstraktif seperti semen dengan sistem eksploitasi ekstrem yang mendesak Analisa Dampak Hak Asasi (Human Rights Impact Assessments) secara komprehensif adalah:  (1) hak atas air,[3] (2) hak atas udara[4], (3) hak atas properti/tanah[5], (4) ha atas kesehatan[6], (5) hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat (dalam Pasal 11 Human Rights Act and the European Convention on Human Rights, dan Pasal 21 ICCPR), dan (6) ha katas pengadilan yang adil (dalam Pasal 6 Human Rights Act, European Convention on Human Rights dan Pasal 14 ICCPR)[7].

C. Pola-pola Pertanggungjawaban dan Resiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pertanggungjawaban [atas pelanggaran] Hak Asasi Manusia

Ukuran standar pertanggungjawaban atas resiko yang terkandung dalam industri ekstraksi telah dilaporkan oleh Kaeb (2008) sebagai “tuduhan-tuduhan persengkongkolan”. Perusahaan asing yang beroperasi di negara asing biasanya berkomplot dengan pemerintah setempat untuk memulai dan melangsungkan operasi mereka di luar negeri (lihat juga Frynas 2003).

Peluang pertama pelanggaran hak asasi manusia biasanya terjadi melalui percampuradukan konteks politik atau unsur local dalam operasi ekstraksi (Kaeb 2008, hal. 329). Perpecahan yang dalam di antara kelompok-kelompok politik lokal, biasanya antara pejabat pemerintah dan komunitas lokal, mengaburkan garis yang jelas antara pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan kalau pelanggaran hak asasi manusi terjadi (Kaeb 2008, hal. 330 mengutip Watts, 2005). Di Pegunungan Kendeng, dengan alasan yang sama, perusahaan Jerman HeidelbergCement dengan anak-anak usahanya: PT. Indocement,  PT. Sahabat Mulia Sakti (Keller dan Klute 2016) bekerjasama dengan Semen Indonesia yang sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, kepentingan perusahaan dan pemerintah dalam melindungi operasi dan fasilitas industri ekstraktif sangat timpang tindih (Kaeb 2008, hal. 330). Ketimpangtindihan ini menimbulkan “tuduhan persengkongkolan” kepada perusahaan transnasional atau asing dan jadi alasan bagi komunitas lokal and lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya pengawas kegiatan perusahaan semen dengan watak joint venture dalam mendesak respek yang lebih dalam pada hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah (Watts 2005).

Tuduhan kedua bagi industri ekstraktif seperti semen di sekitar persengkongkolan ada berhungang dengan keamanan di negara di mana mereka beroperasi (Kaeb 2008, hal. 330). Resiko keamanan ini berawal dari protes terhadap perilaku dan kebijakan perusahaan yang menimbulkan dampak buruk pada komunitas lokal. Untuk melindungi pegawai dan fasilitas perusahaan, perusahaan biasanya membayar para-militer local yang dilatih atau direkrut polisi lokal atau unit keamanan lain. Misalnya, dalam acara “penanaman batu pertama” pabrik semen di Pegunungan Kendeng pada 16 Juni 2014, pegawai perusahaan membawa polisi/tantara untuk menghadapi para petani yang berdemonstrasi. Pada hari itu, sekitar 100 personil polisi dan tentara menangkap secara tanpa hak 7 “petani pemrotes” walau mereka ini dilepaskan setelahnya (Apriando dan Saturi 2014). Garis yang tidak jelas antara kepentingan perusahaan dan pemerintah di perusahaan semen mewakili apa yang dikenal sebagai Paradoks Stocksian yang berasal dari Amerika Latin dimana negara/pemerintah menjadi ‘counter-claimant’ (atau “penuntut hak” atas hak milik atau hak lingkungan yang seharusnya dimiliki masyarakat adat atau buruh petani (Herwati dan Sumarlan, 2016). Di Pegunungan Kendeng dan tempat-tempat lain di Jawa, pemerintah Indonesia mempraktekkan Paradoks Stocksian yang lebih buruk daripada varian Amerika Latin karena pemerintah bisa memobilisasi pengadilan-pengadilan lokal untuk "menghukum" buruh petani atau masyarakat adat yang memprotes kegiatan pemerintah dengan tuduhan "pendudukan secara melawan hukum," "memasuki tanah negara/perusahaan tanpa izin," "pengrusakan hak milik negara" atau apa saja yang diklaim oleh negara sebagai hak miliknya. Kasus paling terkenal yang menunjukkan kemampuan negara/pemerintah untuk mengikutsertakan pengadilan-pengadilan lokal untuk “menghukum” buruh petani adalah Kasus PTPN IX (nama perusahaan milik negara) dengan menyeret 520 petani buruh sebagai tersangka (dan terhukum) dalam tuduhah “pendudukan secara melawan hukum” atas “tanah milik negara” (Herwati 2015, hal. 43-47).

Pintu ketiga untuk menyeret industrii semen ada berhubungan dengan pelanggaran aktif hak asasi manusia melalui pelanggaran yang dilakukan oleh personil keamanan yang dikontrak, diminta, atau bertindak demikian dengan sepengetahuan perusahaan (Kaeb 2008, hal. 332). Tipe keempat untuk contoh pertanggungjawaban pabrik ekstraksi semen muncul sebagai tantangan bagi badan pengadilan lokal atau pengadilan lain untuk membuktikan garis pertanggungjawaban yang gamblang antara pelanggaran hak asasi manusia dan standar penetapan “persengkongkolan".

Tantangan kelima yang muncul saat para korban pelanggaran menuntut pertanggungjawaban industri ekstraktif adalah ketiadaan standar pembuktian (actus reus berarti pembuktian atas perilaku criminal; mens rea berarti pembuktian adanya niat sebelum perilaku criminal terjadi) baik di kalangan pengadilan lokal maupun pengadilan internasional. Perusahaan-perusahaan menentang koneksi mereka dengan perilaku personil keamanan di negara-negara lain, yang sulit untuk dibuktikan karena kejaharannya tidak terjadi di wilayah yang dikontrol dalam “wilayah pengaruh” perusahaan (Kaeb 2008, hal. 336).

Garis pertanggungjawaban paling kritis (yang keenam) antara kantor utama perusahaan pelanggar hak asasi manusia dan pelanggaran yang terjadi di negara lain terjadi ketika hukum negara dimana letak markas besar perusahaan bisa menggunakan prinsip extrateriteritorialitas atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaan di negara-negara lain. Untuk praktek prinsip extraterritoriality yang dilaksanakan oleh Institut Hak Asasi Manusia Nasional di tiga negara ASEAN (Thailand, Malaysia, dan Laos), Middleton (2018) telah menganalisa praktek sekitar investasi infrastruktur di proyek lintas-negara dan menemukan bahwa Komisi Nasional HAM Thailand (National Human Rights Commission of Thailand or NHRCT) menerima kasus-kasus sehubungan Obligasi Extra-Territorialitas (ETOs atau Extra-Territoriality Obligations[8]. (Dengan pasal-pasal KUHP Jerman yang mempidana perbuatan menyebabkan polusi air dan membuat bahaya fisik konsekuensi fatal, Greenpeace mengajukan tuntutan kriminal terhadap perusahaan minyak Perancis Total Fina Elf—bermarkas besar di Berlin—untuk polusi di Siberia pada bulan April 2002.)[9] Komisi Nasional HAM Thailand menerima penanganan kasus Waduk Xayaburi setelah meneriman pengaduan dari Network of Thai People in Eight Mekhong Provinces (Jaringan Penduduk Thailand di Delapan Provinsi Mekhong) yang diajukan pada bulan Mei 2001: proyek waduk ini tidak menghormati prinsip “pembukaan informasi” and “partisipasi publik,” dan Environmental Impact Assessment (AMDAL) and Analisa mengenai Dampak Kesehatan” (NHRCT, 2012). Konsep lain untuk memperkuat perlindungan masyarakat adalah konsep Lisensi Sosial atau Social License (bagian dari Ruggie[10] Framework of Corporate Social Responsibility atau Kerangka Ruggie untuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan); konsep ini didefinisikan sebagai “tuntutan pada dan pengharapan bagi suatu perusahaan yang muncul dari lingkungan sosial, kelompok kampanye lingkungan, anggota komunitas, dan elemen lain civil society” (Gunningham et al. 2004). Sejauh ini, konsep Lisensi Sosial atau Social License ini sudah terkenal di kalangan perusahaan ekstraktif seperti Komite Internasional Tambang Mineral (International Council on Mining Minerals), Asosiasi Batubara Australia (the Australian Coal Association), Komisi Mineral Australia (the Minerals Council of Australia), dan anggota-anggota mereka (Wheeler, 2015, hal. 10).

2. Pola-pola Resiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Resiko pertama dari industri ekstraktif di dunia ketiga adalah pelanggaran brutal hak asasi manusia (pembunuhan, penangkapan semena-mena, dan penyiksaan) yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan mereka. Membuktikan relasi pertanggungjawaban antara induk perusahaan dan anak-anak perusahaan yang sering melanggar hak asasi manusia adalah tugas para korban dan Badan Pengadilan. Kasus paling menarik soal pembuktian pertanggungjawaban langsung antara kantor utama perusahaan (di negara kaya) dan anak-anak perusahaan (di negara miskin dimana pelanggaran terjadi) adalah tuntutan terhadap Chevron Texaco Corporation (AS) dan anak perusahaannya Chevron Nigeria Limited (CNL) in Nigeria. Para korban atau penuntut mengklaim bahwa dua kasus penembakan oleh tentara Nigeria yang disewa oleh CNL dari kendaraan yang disewa CNL (dengan pegawai CNL di kendaraan itu) di tahun 1999 telah menewaskan beberapa penduduk (Kaeb 2008, hal. 339). Setelah itu, Pengadilan Distrik California Utara dimana tuntutan ini diserahkan menyatakan bahwa relasi (antara Chevron Texaco Corporation dan CNL) sudah memadai bagi juri yang adil untuk menetapkan bahwa anak perusahaan di Nigeria adalah pegawai langsung dari Chevron Texaco Corporation sehingga ibu perusahaannya harus bertanggungjawab (Kaeb 2008, hal. 339).

Resiko kedua di kehadiran industri ekstraktif in negara-negara dimana kerja paksa atau buruh anak masih sering dilakukan adalah pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan untuk melancarkan sistem kerja paksa (seperti di Afrika atau Asia). Di suatu proyek pipa gas alam bernama Yadana, UNOCAL (bermarkas di AS) ditetapkan bertanggungjawab oleh Pengadilan Kasasi ke-Sembilan (the Ninth Circuit Court of Appeals) karena “memberi bantuan praktis untuk Angkatan Bersenjata Burma dalam memaksa para penuntut/korban menjadi buruh kerja paksa.”[11] Perusahaan Perancis “TOTAL” dituntut oleh empat pengungsi dari Burma (yang lari dari kerja paksa dan lantas ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Belgia sebagai pemilik hak yang setara dengan hak warga negara Belgia) di tahun 2002 lewat pengadilan Belgia yang melaksanakan jurisdiksi ekstrajudisial atas tersangka kejahatan berstatus orang asing atas kejahatan internasional yang dilakukan di negara-negara lain”[12]. Di bawah tekanan publik karena relasinya dengan pemerintah otoriter, TOTAL lalu memulai kebijakan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR untuk “melindungi keamanan pegawai” dan “hak asasi manusia” dan untuk mempercepat pembangunan di sekitar lokasi pertambangan (TOTAL 2006).

Resiko ketiga sekitar industri ekstraktif dengan konsesi yang luas adalah penggusuran paksa. Karena lokasi ekstraksi semen (sejak 2005) di Pegunungan Kendeng adalah wilayah pertanian produktif (padi dan jagung) seluas 1.560 hektar sekitar Kabupaten Pati (Sobirin 2018), penggusuran paksa besar-besaran akan terjadi. Dari sudut hukum dan hak asasi manusia, perampasan (tanah) dan pemindahan paksa hanya boleh dijustifikasi ketika: (1) proyeknya benar-benar kepentingan umum (terbukti dan terukur dengan prosedur yang standar), (2) prinsip proportionalitas telah dipenuhi (ketika bahaya atau rugi yang diciptakan sebanding dengan keuntungan yang diharapkan), (3) ketika “due process” (proses kelayakan) sudah dilakukan (orang yang dirugikan mendapat bantuan hukum dan kemampuan untuk melakukan upaya perlawanan), dan (4) rakyat banyak yang dirugikan telah diberikan kompensasi penuh dan adil (sehingga mereka tidak jadi lebih buruk keadaannya) (Hoops et al. 2015; United Nations 2014; BverfG 2013).

D. Penutup

Artikel ini telah mendiskusikan paling tidak tiga level kewajiban dari perusahaan (anak perusahaan, perusahaan milik negara, dan perusahaan transnasional): pertanggungjawaban administratif-lingkungan[13], sosial[14], and legal-kriminal. Fokus dari artikel ini ada pada pertanggungjawaban legal-kriminal dari kantor perusahaan utama atas aktivitas (pelanggaran, penggusuran paksa, penangkapan semena-mena, dll.) yang dilakukan anak perusahaan. Jalur utama pertanggungjawaban legal-kriminal muncul melalui konsep ekstrateritorialitas lewat pencegahan (dengan paradigma “ekstrateritorialitas restriktif”) dan lewat pemrosesan (dengan paradigma “ekstrateritorialitas ekspansif”) terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional lain oleh perusahaan transnasional yang beroperasi di luar batas teritori negaranya. Jalur kedua pertanggungjawaban legal-kriminal adalah lewat “Arbitrasi Internasional untuk Litigasi Hak Asasi Manusia” (International Arbitration in Human Rights Litigation[15]”. Pasal-pasal 3(5) and 21 Treaties of European Union (TUE atau Traktaat Maastricht 1993) sudah menetapkan—walau terbatas—penganjuran dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pedoman kebijakan luar negeri Eropa (Cannizzaro 2015).

Karena keterbatasan tempat, artikel ini akan diakhiri dengan menunjukkan tiga masalah untuk mengaplikasikan jurisdiksi ekstrateritorialitas demi memperbaikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan transnasional: (1) penetapan “kebangsaan” dari suatu perusahaan, (2) pelurusan atau penyederhanaan struktur perusahaan multinasional yang kompleks, dan (3) kehadiran yang tidak berbenturan beberapa aturan dari negara yang melaksanakan jurisdiksi ekstrateritorialitas dengan negara dimana pelanggaran terjadi (de Schutter, 2006, pp. 29-36, bisa didownload di https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf). Tulisan de Schutter (2006) ini juga mendiskusikan beberapa jalan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Catatan Kaki